NUPTK Desember 2009 untuk Kab/Kota Jatim

Inilah data terbaru NUPTK Kab./Kota di Jawa Timur. File dalam format excel berisi data NUPTK semua jenjang sekolah di kab./kota. Posting diperbarui pada Januari 2010.

  1. KOTA SURABAYA
  2. KOTA PROBOLINGGO.
  3. KOTA PASURUAN
  4. KOTA MOJOKERTO.
  5. KOTA MALANG
  6. KOTA MADIUN
  7. KOTA BLITAR
  8. KOTA BATU
  9. KOTA KEDIRI
  10. KAB. PAMEKASAN
  11. KAB. MALANG
  12. KAB. TRENGGALEK
  13. KAB. TULUNGAGUNG
  14. KAB. TUBAN
  15. KAB. SUMENEP
  16. KAB. SITUBONDO
  17. KAB. SIDOARJO
  18. KAB. SAMPANG.
  19. KAB  PROBOLINGGO
  20. KAB  PONOROGO
  21. KAB. PACITAN.
  22. KAB. NGAWI
  23. KAB. MOJOKERTO.
  24. KAB. MAGETAN
  25. KAB. LAMONGAN.
  26. KAB. JEMBER.
  27. KAB. BONDOWOSO
  28. KAB. BLITAR
  29. KAB. BOJONEGORO
  30. KAB. BANYUWANGI
  31. KAB. BANGKALAN
  32. KAB. JOMBANG.
  33. KAB. GRESIK
  34. KAB. NGANJUK
  35. KAB. MADIUN
  36. KAB. KEDIRI
  37. KAB. LUMAJANG

    Data Nasional Status NUPTK Oktober 2009

    Sejak pendataan PTK pada 1997 sampai dengan Oktober 2009 telah diproses “Nomor Unik” PTK sebanyak 3.423.946. Dari jumlah ini, tidak seluruh berkas yang masuk memenuhi syarat “diterima.”

    Berdasar laporan yang dipublikasikan melalui website nuptk, data  berdasarkan status adalah sebagai berikut:

    • Diterima : 89% (3,037,306)
    • Ditolak : 8% (271,200)
    • Ditunda : 1% (49,120)
    • Dibatalkan : 2% (66,320)

    LAPORAN BERDASARKAN STATUS NUPTK

    PROPINSI

    DITERIMA

    DITOLAK

    DITUNDA

    DIBATAL

    KAN

    JUMLAH

    1

    . DKI JAKARTA

    118,823

    11,185

    1,439

    1,451

    132,898

    2

    . JAWA BARAT

    442,705

    59,343

    17,855

    44,200

    564,103

    3

    . JAWA TENGAH

    322,261

    14,678

    8,294

    1,481

    346,714

    4

    . DI. YOGYAKARTA

    70,467

    3,803

    263

    659

    75,192

    5

    . JAWA TIMUR

    517,762

    69,819

    6,918

    5,745

    600,244

    6

    . NANGGROE ACEH DARUSSALAM

    60,125

    2,593

    809

    202

    63,729

    7

    . SUMATERA UTARA

    164,183

    16,153

    1,775

    1,059

    183,170

    8

    . SUMATERA BARAT

    92,056

    8,112

    952

    650

    101,770

    9

    . R I A U

    74,222

    4,619

    411

    298

    79,550

    10

    . J A M B I

    52,741

    4,136

    1,095

    474

    58,446

    11

    . SUMATERA SELATAN

    109,087

    5,225

    635

    534

    115,481

    12

    . LAMPUNG

    116,361

    15,799

    514

    1,358

    134,032

    13

    . KALIMANTAN BARAT

    60,365

    1,884

    40

    141

    62,430

    14

    . KALIMANTAN TENGAH

    36,406

    971

    278

    284

    37,939

    15

    . KALIMANTAN SELATAN

    61,275

    2,473

    336

    198

    64,282

    16

    . KALIMANTAN TIMUR

    45,701

    4,346

    291

    669

    51,007

    17

    . SULAWESI UTARA

    37,668

    1,060

    1

    266

    38,995

    18

    . SULAWESI TENGAH

    50,777

    1,102

    165

    212

    52,256

    19

    . SULAWESI SELATAN

    126,737

    9,393

    1,461

    1,308

    138,899

    20

    . SULAWESI TENGGARA

    58,683

    7,328

    573

    1,736

    68,320

    21

    . MALUKU

    31,398

    1,436

    217

    80

    33,131

    22

    . B A L I

    38,455

    1,248

    945

    165

    40,813

    23

    . NUSA TENGGARA BARAT

    58,855

    6,655

    835

    979

    67,324

    24

    . NUSA TENGGARA TIMUR

    44,440

    1,541

    848

    84

    46,913

    25

    . PAPUA

    18,288

    673

    181

    121

    19,263

    26

    . BENGKULU

    26,882

    2,173

    259

    331

    29,645

    27

    . MALUKU UTARA

    14,850

    329

    184

    30

    15,393

    28

    . BANTEN

    95,017

    8,105

    997

    714

    104,833

    29

    . BANGKA BELITUNG

    18,284

    655

    32

    128

    19,099

    30

    . GORONTALO

    23,278

    2,280

    71

    249

    25,878

    31

    . KEPULAUAN RIAU

    17,370

    486

    120

    60

    18,036

    32

    . PAPUA BARAT

    9,283

    266

    74

    27

    9,650

    33

    . SULAWESI BARAT

    22,501

    1,331

    252

    427

    24,511

    PROPINSI

    DITERIMA

    DITOLAK

    DITUNDA

    DIBATAL

    KAN

    JUMLAH

    JUMLAH NASIONAL

    3,037,306

    271,200

    49,120

    66,320

    3,423,946

    Latar Belakang NUPTK

    Sesuai dengan Permendiknas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ditjen PMPTK, pasal 8 menyatakan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. Secara khusus kehadiran UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen semakin memposisikan Ditjen PMPTK pada posisi strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

    Sebagai implikasi amanat UU No. 14 tahun 2005 tersebut, Ditjen PMPTK memandang perlu menyiapkan data PTK yang benar, akurat, dan mutakhir sebagai bahan yang dapat digunakan untuk dasar analisis dan sumber data berbagai program kegiatan dalam upaya peningkatan mutu PTK.

    Dalam upaya mendukung ketersediaan data PTK yang benar, akurat, dan mutakhir, Ditjen PMPTK telah mengembangkan sebuah Format Pendataan Instrument NUPTK 2007 untuk mendapatkan informasi PTK secara mendetail dan historikal.

    Ditjen PMPTK juga memberikan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang terdiri dari 16 digit numerik dan bersifat unik kepada PTK yang memiliki informasi yang baik dan lengkap. Sistem pemberian nomor ini juga dilengkapi dengan proses pencarian PTK yang terhitung ganda (double-counting) akibat mengajar di beberapa sekolah atau bekerja di beberapa instansi pendidikan untuk menghasilkan informasi tabulasi jumlah PTK secara riil.

    • DASAR HUKUM YANG MALANDASI PELAKSAAN PENDATAAN PTK UNTUK MEMBENTUK NUPTK
      1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Pembukaan pada alinea 4, dan pada Bab XII Pendidikan, pasal 31, ayat (1) dan (2) (Download)
      2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XI Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pasal 30 sampai pasal 44 (Download versi bhs Indonesia | Download versi bhs Inggris)
      3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerinta Daerah (Download )
      4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintan Daerah (DownloadFile | DownloadPenjelasan)
      5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Download )
      6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Download)
      7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Program Jangka Menengah Kementrian Negara Republik Indonesia  (Download)
      8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidk dan Tenaga Kependidikan  (Download)
    • PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Download)
    • 9 PROGRAM UNGGULAN TAHUN 2007 YANG BERKAITAN DENGAN NUPTK BERDASARKAN TINGKAT URGENSI
      1. Program Peningkatan Kualifikasi Guru;
      2. Program Sertifikasi Profesi Guru;
      3. Program pengembangan mutu PTK-PNF;
      4. Program Tunjangan Guru (fungsional, profesi, khusus dan maslahat tambahan);
      5. Program penghargaan dan perlindungan PTK;
      6. Program perencanaan kebutuhan, keseimbangan, penempatan dan pengembangan karir PTK;
      7. Program peningkatan profesionalitas guru berkelanjutan;
      8. Program pembinaan Tenaga Kependidikan;
      9. Program penguatan kinerja PMPTK;

    Download NUPTK Kab. Kediri

    Untuk membantu rekan-rekan PTK di kab. Kediri, berikut data NUPTK kab. Kediri per kecamatan. File data tersimpan pada website Dinas Pendidikan Kab. Kediri.

    Untuk menguduh, tersedia file NUPTK satu kab dan perkecamatan:

    1. File data NUPTK satu kab. excel 3,52 MB.  Klik kanan, klik open link in new window. Klik download, tulis kode yang ada, klik download.  Klik disini

    2. File per kecamatan.  Silakan klik kanan, klik open link in new window.  Untuk menyimpan klik menu file, dan klik save page as . . .

    1. Kecamatan Badas
    2. Kecamatan Banyakan
    3. Kecamatan Gampengrejo
    4. Kecamatan Grogol
    5. Kecamatan Gurah
    6. Kecamatan Kandangan
    7. Kecamatan Kandat
    8. Kecamatan Kayen Kidul
    9. Kecamatan Kepung
    10. Kecamatan Kras
    11. Kecamatan Kunjang
    12. Kecamatan Mojo
    13. Kecamatan Ngadiluwih
    14. Kecamatan Ngancar
    15. Kecamatan Pagu
    16. Kecamatan Papar
    17. Kecamatan Pare
    18. Kecamatan Plemahan
    19. Kecamatan Plosoklaten
    20. Kecamatan Puncu
    21. Kecamatan Purwoasri
    22. Kecamatan Ringinrejo
    23. Kecamatan Semen
    24. Kecamatan Tarokan
    25. Kecamatan Wates
    26. NUPTK Yang Bermasalah