Data Nasional Status NUPTK Oktober 2009

Sejak pendataan PTK pada 1997 sampai dengan Oktober 2009 telah diproses “Nomor Unik” PTK sebanyak 3.423.946. Dari jumlah ini, tidak seluruh berkas yang masuk memenuhi syarat “diterima.”

Berdasar laporan yang dipublikasikan melalui website nuptk, data  berdasarkan status adalah sebagai berikut:

  • Diterima : 89% (3,037,306)
  • Ditolak : 8% (271,200)
  • Ditunda : 1% (49,120)
  • Dibatalkan : 2% (66,320)

LAPORAN BERDASARKAN STATUS NUPTK

PROPINSI

DITERIMA

DITOLAK

DITUNDA

DIBATAL

KAN

JUMLAH

1

. DKI JAKARTA

118,823

11,185

1,439

1,451

132,898

2

. JAWA BARAT

442,705

59,343

17,855

44,200

564,103

3

. JAWA TENGAH

322,261

14,678

8,294

1,481

346,714

4

. DI. YOGYAKARTA

70,467

3,803

263

659

75,192

5

. JAWA TIMUR

517,762

69,819

6,918

5,745

600,244

6

. NANGGROE ACEH DARUSSALAM

60,125

2,593

809

202

63,729

7

. SUMATERA UTARA

164,183

16,153

1,775

1,059

183,170

8

. SUMATERA BARAT

92,056

8,112

952

650

101,770

9

. R I A U

74,222

4,619

411

298

79,550

10

. J A M B I

52,741

4,136

1,095

474

58,446

11

. SUMATERA SELATAN

109,087

5,225

635

534

115,481

12

. LAMPUNG

116,361

15,799

514

1,358

134,032

13

. KALIMANTAN BARAT

60,365

1,884

40

141

62,430

14

. KALIMANTAN TENGAH

36,406

971

278

284

37,939

15

. KALIMANTAN SELATAN

61,275

2,473

336

198

64,282

16

. KALIMANTAN TIMUR

45,701

4,346

291

669

51,007

17

. SULAWESI UTARA

37,668

1,060

1

266

38,995

18

. SULAWESI TENGAH

50,777

1,102

165

212

52,256

19

. SULAWESI SELATAN

126,737

9,393

1,461

1,308

138,899

20

. SULAWESI TENGGARA

58,683

7,328

573

1,736

68,320

21

. MALUKU

31,398

1,436

217

80

33,131

22

. B A L I

38,455

1,248

945

165

40,813

23

. NUSA TENGGARA BARAT

58,855

6,655

835

979

67,324

24

. NUSA TENGGARA TIMUR

44,440

1,541

848

84

46,913

25

. PAPUA

18,288

673

181

121

19,263

26

. BENGKULU

26,882

2,173

259

331

29,645

27

. MALUKU UTARA

14,850

329

184

30

15,393

28

. BANTEN

95,017

8,105

997

714

104,833

29

. BANGKA BELITUNG

18,284

655

32

128

19,099

30

. GORONTALO

23,278

2,280

71

249

25,878

31

. KEPULAUAN RIAU

17,370

486

120

60

18,036

32

. PAPUA BARAT

9,283

266

74

27

9,650

33

. SULAWESI BARAT

22,501

1,331

252

427

24,511

PROPINSI

DITERIMA

DITOLAK

DITUNDA

DIBATAL

KAN

JUMLAH

JUMLAH NASIONAL

3,037,306

271,200

49,120

66,320

3,423,946

Iklan

Latar Belakang NUPTK

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ditjen PMPTK, pasal 8 menyatakan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. Secara khusus kehadiran UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen semakin memposisikan Ditjen PMPTK pada posisi strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Sebagai implikasi amanat UU No. 14 tahun 2005 tersebut, Ditjen PMPTK memandang perlu menyiapkan data PTK yang benar, akurat, dan mutakhir sebagai bahan yang dapat digunakan untuk dasar analisis dan sumber data berbagai program kegiatan dalam upaya peningkatan mutu PTK.

Dalam upaya mendukung ketersediaan data PTK yang benar, akurat, dan mutakhir, Ditjen PMPTK telah mengembangkan sebuah Format Pendataan Instrument NUPTK 2007 untuk mendapatkan informasi PTK secara mendetail dan historikal.

Ditjen PMPTK juga memberikan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang terdiri dari 16 digit numerik dan bersifat unik kepada PTK yang memiliki informasi yang baik dan lengkap. Sistem pemberian nomor ini juga dilengkapi dengan proses pencarian PTK yang terhitung ganda (double-counting) akibat mengajar di beberapa sekolah atau bekerja di beberapa instansi pendidikan untuk menghasilkan informasi tabulasi jumlah PTK secara riil.

  • DASAR HUKUM YANG MALANDASI PELAKSAAN PENDATAAN PTK UNTUK MEMBENTUK NUPTK
    1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Pembukaan pada alinea 4, dan pada Bab XII Pendidikan, pasal 31, ayat (1) dan (2) (Download)
    2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XI Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pasal 30 sampai pasal 44 (Download versi bhs Indonesia | Download versi bhs Inggris)
    3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerinta Daerah (Download )
    4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintan Daerah (DownloadFile | DownloadPenjelasan)
    5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Download )
    6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Download)
    7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Program Jangka Menengah Kementrian Negara Republik Indonesia  (Download)
    8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidk dan Tenaga Kependidikan  (Download)
  • PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Download)
  • 9 PROGRAM UNGGULAN TAHUN 2007 YANG BERKAITAN DENGAN NUPTK BERDASARKAN TINGKAT URGENSI
    1. Program Peningkatan Kualifikasi Guru;
    2. Program Sertifikasi Profesi Guru;
    3. Program pengembangan mutu PTK-PNF;
    4. Program Tunjangan Guru (fungsional, profesi, khusus dan maslahat tambahan);
    5. Program penghargaan dan perlindungan PTK;
    6. Program perencanaan kebutuhan, keseimbangan, penempatan dan pengembangan karir PTK;
    7. Program peningkatan profesionalitas guru berkelanjutan;
    8. Program pembinaan Tenaga Kependidikan;
    9. Program penguatan kinerja PMPTK;

NUPTK Provinsi Jawa Tengah (1)

Dokumen NUPTK Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah ini hasil unduhan dari website NUPTK pada Januari 2010.

1 KAB.BATANG
2 KAB. BANYUMAS
3 KAB. BLORA
4 KAB. BOYOLALI
5 KAB. BREBES
6 KAB. CILACAP
7 KAB. DEMAK
8 KAB. GROBOGAN
9 KAB. MEGELANG
10 KAB. PEKALONGAN
11 KAB. SRAGEN
12 KAB. TEGAL
13 KAB. TEMANGGUNG
14 KAB. WONOGIRI
15 KAB. WONOSOBO
16 KAB.BANJARNEGARA
17 KAB.JEPARA
18 KAB.KARANGANYAR
19 KAB.KEBUMEN
20 KAB.KENDAL
21 KAB.KLATEN
22 KAB.KUDUS
23 KAB.PATI
24 KAB.PEKALONGAN
25 KAB.PEMALANG
26 KAB.PURBALINGGA
27 KAB.PURWOREJO
28 KAB.SEMARANG
29 KOTA SALATIGA
30 KOTA SEMARANG
31 KOTA SURAKARTA
32 KOTA TEGAL
33 KOTAMAGELANG
34

35

KOTAPEKALONGAN

KAB. SUKOHARJO

NUPTK Provinsi Jawa Barat

Dokumen NUPTK Kab/Kota Provinsi Jawa Barat ini hasil akses dan update pada Januari 2010. Pilih kab/Kota dan klik . . . untuk mengunduh file.

1 KAB.BANDUNG (Maret 2010)
2 KAB.BEKASI NUPTK_Apr2010_KAB-BEKASI
3 KAB.BOGOR
4 KAB.CIAMIS
5 KAB.CIANJUR
6 KAB.CIREBON
7 KAB.GARUT
8 KAB.INDRAMAYU
9 KAB.KERAWANG NUPTK_Apr2010_KAB.KERAWANG
10 KAB.KUNINGAN
11 KAB.MAJALENGKA KAB MAJALENGKA_(April-2010)
12 KAB.PURWAKARTA
13 KAB.SUBANG
14 KAB.SUKABUMI
15 KAB.SUMEDANG
16 KAB.TASIKMALAYA
17 KOTABANDUNG
18 KOTABANJAR
19 KOTABEKASI
20 KOTABOGOR
21 KOTACIMAHI
22 KOTACIREBON
23 KOTADEPOK
24 KOTASUKABUMI
25 KOTATASIKMALAYA
26 KAB. REMBANG